Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun 2027. Dari total tersebut, Rp232,50 triliun atau sekitar 97 persen dialokasikan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Rp7,33 triliun dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Rincian anggaran tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 September 2026.
“Bisa dilihat memang komposisi anggaran kami yang besar ini memang lebih mayoritas 97 persen itu memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat,” kata Sudaryono.
Anggaran program MBG ditujukan bagi 72.464.886 penerima manfaat. Sebanyak 60.599.777 peserta didik akan mendapat alokasi Rp198,96 triliun, sedangkan 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat alokasi Rp33,54 triliun.
Kelompok sasaran program MBG mencakup peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, anak balita, ibu menyusui, ibu hamil, serta kelompok guru dan tenaga kependidikan.
Guru Ikut Mengonsumsi MBG Bersama Siswa
Sudaryono menjelaskan, guru akan ikut mengonsumsi makanan MBG bersama siswa sebagai bagian dari fungsi edukasi, bukan sebagai jatah makan khusus bagi guru.
“Guru ini mendapatkan MBG dalam kaitannya adalah fungsi edukasi. Jadi makan makanan MBG, mengonsumsi MBG bersama-sama dengan siswanya di kelas untuk kemudian sebagai fungsi edukasi, bukan jatah makan guru,” ujarnya.
Edukasi tersebut mencakup pembiasaan saat makan, mulai dari antre, mengambil makanan, mencuci tangan, membagi makanan, berdoa, hingga menumbuhkan rasa syukur.
Selain anggaran untuk menu MBG, BGN menyiapkan Rp373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi. Anggaran tersebut akan digunakan untuk standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Menurut Sudaryono, anggaran tersebut juga mencakup dukungan sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, serta penguatan tata kelola.
“Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” katanya.
Rp7,08 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan
Dalam Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun, BGN mengalokasikan Rp7,08 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai. Angka tersebut mencapai sekitar 96,7 persen dari total anggaran dukungan manajemen.
Selain itu, Rp81,7 miliar dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, sedangkan Rp160 miliar digunakan untuk dukungan manajemen nonoperasional.
Berdasarkan unit kerja, Deputi Penyediaan dan Penyaluran memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp232,56 triliun atau sekitar 96,8 persen dari total pagu anggaran. Unit tersebut bertugas menjalankan penyediaan dan distribusi MBG secara langsung ke seluruh Indonesia.
Sementara Sekretariat Utama mendapat alokasi Rp7,26 triliun. Sejumlah unit lainnya, termasuk Deputi Pemantauan dan Pengawasan, Deputi Promosi dan Kerja Sama, Deputi Sistem dan Tata Kelola, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, memperoleh total alokasi Rp384,5 miliar.
Sudaryono berharap Komisi IX DPR RI dapat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BGN 2027 sebesar Rp240,20 triliun agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal.
