Grobogan – Dalam upaya memperkuat pendapatan daerah serta memastikan perlindungan bagi masyarakat, Tim Pembina SAMSAT Purwodadi menggelar audiensi strategis bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan di Kantor Setda Grobogan, Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini tidak hanya membahas realisasi target pendapatan, tetapi juga menekankan pentingnya pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai jaminan keselamatan masyarakat.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran inti Tim Pembina SAMSAT Purwodadi, meliputi Kepala UPPD Kabupaten Grobogan, Kasi PKB, Kanit Regident, perwakilan Bank Jateng, serta pihak Jasa Raharja Purwodadi.
Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja Purwodadi menyampaikan bahwa SWDKLLJ yang dibayarkan wajib pajak bersamaan dengan pajak kendaraan tahunan memiliki peran vital. Dana tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar yang dikelola negara untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.
“Setiap rupiah dari SWDKLLJ yang dibayarkan masyarakat adalah bentuk gotong royong dalam memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan. Kepatuhan pajak bukan hanya soal kontribusi ke kas daerah, tetapi juga memastikan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dapat terjamin oleh negara,” ujar pegawai Jasa Raharja di sela-sela diskusi.
Selain aspek perlindungan, agenda utama pertemuan ini mencakup optimalisasi pendapatan melalui program Sengkuyung Mobile yang akan diperluas hingga ke tingkat desa. Langkah ini diambil untuk menjangkau masyarakat di pelosok agar lebih mudah dalam menunaikan kewajiban pajaknya.
Tim juga menyoroti perlunya pendataan intensif terhadap kendaraan operasional di lingkungan BUMN, BUMD, maupun sektor swasta di wilayah Grobogan. Pendataan ini dilakukan untuk meminimalisir potensi pajak yang belum tergarap maksimal sekaligus melakukan pemutakhiran data objek pajak.
Menanggapi paparan tersebut, Sekda Kabupaten Grobogan menyatakan dukungan penuh atas langkah akselerasi yang diambil Tim Pembina SAMSAT. Ia menekankan bahwa sinergi ini akan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Grobogan siap memfasilitasi koordinasi, baik dengan pihak swasta maupun badan usaha, guna menyukseskan program ini. Setiap rupiah dari sektor pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” tegas Sekda.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor—termasuk kewajiban SWDKLLJ—dapat meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Grobogan.
