Turnamen besar seperti Piala Dunia selalu menjadi panggung bagi negara penyelenggara untuk menunjukkan pencapaian nasionalnya kepada dunia. Ajang sepak bola terbesar tersebut kerap dimanfaatkan untuk memperlihatkan keberhasilan pembangunan, kemajuan ekonomi, hingga citra politik suatu negara.
Dalam sejarahnya, salah satu contoh paling nyata terjadi pada Piala Dunia 1934 di Italia ketika diktator Benito Mussolini memanfaatkan turnamen tersebut sebagai alat propaganda politik dan ideologi fasisme Italia. Saat itu, Mussolini bahkan menyerahkan trofi khusus bernama La Coppa Del Duce kepada timnas Italia yang keluar sebagai juara dunia.
Langkah tersebut mengingatkan dunia pada Olimpiade Berlin 1936 yang dimanfaatkan Adolf Hitler untuk mempromosikan ideologi Nazi dan supremasi ras Arya.
Sejak saat itu, organisasi olahraga internasional, termasuk FIFA, berupaya keras memisahkan olahraga dari kepentingan politik. FIFA secara konsisten berusaha menjadikan Piala Dunia sebagai ajang yang apolitik dan inklusif, meski dalam praktiknya sering menghadapi tantangan besar.
Ujian terbaru kini hadir pada penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi edisi pertama dengan 48 peserta, turnamen ini juga diharapkan menjadi simbol kerja sama lintas negara dan semangat inklusivitas global.
Namun situasi geopolitik yang berkembang justru menghadirkan tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai mulai menyeret Piala Dunia 2026 ke dalam arena politik, terutama setelah konflik antara AS dan Iran memanas sejak awal 2026.
Iran sendiri merupakan salah satu peserta Piala Dunia 2026. Kondisi itu menjadikan turnamen kali ini sebagai Piala Dunia pertama yang dituanrumahi negara yang sedang terlibat konflik terbuka dengan negara peserta lainnya.
Ketegangan tersebut mulai berdampak langsung terhadap persiapan turnamen. Pemerintah AS dilaporkan menolak menjadikan wilayahnya sebagai basecamp tim nasional Iran, meskipun seluruh pertandingan fase grup Iran akan berlangsung di AS melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir.
Situasi itu memaksa Iran memindahkan pusat latihan mereka ke Meksiko, dengan Kota Tijuana dipilih sebagai lokasi basecamp timnas Iran selama turnamen berlangsung.
Kebijakan tersebut memperkuat anggapan bahwa Piala Dunia 2026 mulai dipolitisasi. Terlebih, warga Iran juga terkena pembatasan masuk ke AS akibat kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump.
Tidak hanya Iran, pendukung tim nasional Senegal, Pantai Gading, dan Haiti juga menghadapi hambatan serupa akibat kebijakan pembatasan perjalanan ke AS.
Di sisi lain, FIFA berada dalam posisi sulit. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyebut Piala Dunia 2026 sebagai “Piala Dunia paling inklusif”, namun berbagai kebijakan AS justru memunculkan kekhawatiran tentang diskriminasi dan pembatasan kebebasan bagi suporter internasional.
Kebijakan imigrasi pemerintahan Trump menjadi sorotan tajam, terutama terkait tindakan aparat imigrasi AS (ICE) yang dinilai semakin represif terhadap pendatang. Sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) bahkan mendesak pemerintah AS untuk memberikan jaminan perlindungan bagi suporter, wartawan, dan ofisial tim yang datang untuk menyaksikan Piala Dunia 2026.
Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah pemerintah AS mewajibkan pelancong asing menyerahkan riwayat aktivitas media sosial selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari proses pemeriksaan masuk negara.
Aturan tersebut memicu kekhawatiran bahwa pendukung sepak bola atau individu yang pernah mengkritik kebijakan AS, termasuk terkait isu Palestina, dapat mengalami penolakan masuk ke wilayah AS.
Beberapa laporan internasional bahkan menyebut sudah ada pelancong yang ditolak masuk ke AS karena aktivitas digital mereka dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah AS.
Situasi ini juga berpotensi memengaruhi hubungan AS dengan sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026, termasuk Spanyol yang dikenal vokal menentang perang Iran dan mendukung perjuangan Palestina.
Bahkan beberapa pemain timnas Spanyol seperti Lamine Yamal secara terbuka menunjukkan simpati terhadap Palestina, yang dapat menambah sensitivitas politik selama turnamen berlangsung.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah AS maupun FIFA. Pemerintah AS diuji apakah mampu menjamin kebebasan dan keamanan bagi seluruh peserta dan suporter tanpa diskriminasi politik.
Sementara bagi FIFA, tantangannya adalah menjaga Piala Dunia 2026 tetap menjadi ajang olahraga global yang inklusif dan bebas dari kepentingan politik, sesuai semangat yang selama ini digaungkan organisasi tersebut.
Di tengah tensi geopolitik dunia yang terus meningkat, Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan trofi sepak bola, tetapi juga ujian besar bagi netralitas olahraga internasional di era modern.
