Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh mengorbankan lahan sawah demi menjaga swasembada pangan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan tanpa mengurangi lahan pertanian produktif.
Dody mengatakan Kementerian PU cenderung menolak lokasi pembangunan yang menggunakan lahan persawahan. Menurutnya, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan sekaligus menjaga produksi pangan dalam negeri.
“Saya enggak mau mengorbankan sawah menjadi bangunan karena kita butuh sawah untuk maintain swasembada pangan kita,” kata Dody dalam Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, penyediaan lahan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan Kementerian PU menangani pembangunan fasilitas setelah lokasi tersedia.
Kebutuhan Lahan Sekolah Rakyat Capai Lima Hektare
Sekolah Rakyat berkapasitas sekitar 2.000 siswa membutuhkan lahan kurang lebih lima hektare. Namun, keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan, menjadi tantangan tersendiri.
Dody mencontohkan di Bali, pemerintah terkadang menerima lahan seluas dua hingga tiga hektare apabila tidak tersedia pilihan lain. Desain bangunan akan disesuaikan agar tetap mampu menampung sekitar 2.000 siswa.
Kementerian PU Siapkan 100 Sekolah Rakyat Tahap III
Kementerian PU sebelumnya melaporkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat Tahap II, terdiri dari 93 lokasi Tahap IIa dan tujuh lokasi Tahap IIb. Pemerintah juga tengah memproses rencana pembangunan Tahap III di 100 lokasi.
