DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah terus memperbarui dan memvalidasi data kemiskinan agar berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, mengatakan validasi data menjadi langkah penting karena hingga kini masih banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil kemiskinan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan program beasiswa pendidikan.
“Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan,” ujar Rozi di Bogor, Jumat.
Rozi meminta Dinas Sosial Kota Bogor memastikan telah melakukan verifikasi lapangan (ground checking) terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia mengungkapkan Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menerima laporan mengenai ketidaksesuaian data desil kemiskinan yang menyebabkan sejumlah anak dari keluarga kurang mampu gagal memperoleh beasiswa pendidikan.
“Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Soroti SILPA Dinas Sosial
Selain menyoroti akurasi data kemiskinan, Rozi juga mengkritisi masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Dinas Sosial Kota Bogor berdasarkan pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, keberadaan SILPA di instansi yang bertugas menangani kesejahteraan sosial perlu menjadi perhatian serius karena anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu masyarakat rentan.
“Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu,” tegas Rozi.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Sosial Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai penyebab masih tersisanya anggaran perlindungan sosial sekaligus memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan.
