Tim Pembina Samsat Pemalang Perkuat Kepatuhan PKB dan SWDKLLJ melalui Sosialisasi Sengkuyung Mobile dan Monitoring BUMDes

Tim Pembina Samsat Pemalang Perkuat Kepatuhan PKB dan SWDKLLJ melalui Sosialisasi Sengkuyung Mobile dan Monitoring BUMDes

Pemalang – Tim Pembina Samsat Pemalang bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pemalang melaksanakan sosialisasi aplikasi Sengkuyung Mobile di Kantor Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, yang dilanjutkan dengan monitoring pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di BUMDes Mugi Rahayu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemudahan pelayanan, pendataan kendaraan bermotor, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 September 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi Sengkuyung Mobile, sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui pendataan dan monitoring secara langsung.

Dalam kegiatan sosialisasi, Tim Pembina Samsat Pemalang memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan aplikasi Sengkuyung Mobile sebagai sarana untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor. Pemanfaatan layanan berbasis digital tersebut diharapkan dapat mendukung proses pendataan kendaraan secara lebih mudah dan terarah, sekaligus membantu memperkuat tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Petarukan.

Sosialisasi juga menjadi momentum untuk mendekatkan informasi pelayanan kepada masyarakat melalui unsur pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai layanan digital, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sarana yang tersedia dalam mendukung proses administrasi kendaraan serta semakin menyadari pentingnya memenuhi kewajiban PKB secara tepat waktu.

Selain sosialisasi, Tim Pembina Samsat Pemalang bersama BPKPAD Kabupaten Pemalang melaksanakan monitoring pembayaran PKB dan SWDKLLJ di BUMDes Mugi Rahayu. Monitoring dilakukan untuk melihat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus mendorong terciptanya tertib administrasi dalam pengelolaan kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BUMDes.

Kegiatan monitoring tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Tim Pembina Samsat dengan pihak BUMDes. Melalui pendekatan secara langsung, berbagai informasi terkait kewajiban PKB dan SWDKLLJ dapat disampaikan secara lebih jelas, sehingga kepatuhan pembayaran tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung tertib pengelolaan kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, Jasa Raharja turut berperan dalam memberikan pemahaman mengenai SWDKLLJ sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan dasar bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Edukasi mengenai PKB dan SWDKLLJ secara bersamaan diharapkan dapat membangun pemahaman masyarakat bahwa pemenuhan kewajiban tersebut memiliki keterkaitan dengan tertib administrasi kendaraan serta dukungan terhadap pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Sinergi antara Tim Pembina Samsat, BPKPAD Kabupaten Pemalang, pemerintah kecamatan, dan BUMDes menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya peningkatan kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Edukasi, pendataan, dan monitoring yang dilakukan secara langsung diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan serta mendorong terciptanya koordinasi yang lebih efektif dalam menindaklanjuti kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Melalui kegiatan tersebut, Tim Pembina Samsat Pemalang berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan yang mudah, informatif, dan humanis dengan memanfaatkan pendekatan digital maupun pelayanan secara langsung. Masyarakat di wilayah Kecamatan Petarukan diharapkan semakin memahami pentingnya membayar PKB dan SWDKLLJ tepat waktu, memanfaatkan layanan digital yang tersedia, serta menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor sebagai bagian dari kontribusi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.