Tim Pembina Samsat Batulicin melaksanakan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Implementasi Pelayanan Pajak melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Percontohan di Samsat Amuntai dan BUMDes Kota Raja, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Kamis (6/8). Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari implementasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berbasis BUMDes sebagai upaya memperluas akses layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Rangkaian kegiatan diisi dengan rapat koordinasi bersama Tim Pembina Samsat Amuntai serta peninjauan langsung pelaksanaan layanan di BUMDes Kota Raja. Melalui kunjungan tersebut, Tim Pembina Samsat Batulicin memperoleh gambaran mengenai mekanisme operasional, tata kelola pelayanan, hingga strategi kolaborasi dengan pemerintah desa dalam menghadirkan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Penanggung Jawab Samsat Batulicin, Anggar Bagus Kusuma, menyampaikan bahwa implementasi pelayanan melalui BUMDes merupakan inovasi yang layak dikembangkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. “Kunjungan ini menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat. Kami berharap model pelayanan berbasis BUMDes dapat menjadi referensi untuk memperkuat kualitas layanan di wilayah Batulicin, sehingga masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya dalam membayar PKB dan SWDKLLJ,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja (Persero) Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, mengapresiasi langkah Tim Pembina Samsat Batulicin dalam mempelajari inovasi pelayanan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antardaerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penghimpunan SWDKLLJ sebagai bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan. “Inovasi pelayanan harus terus dikembangkan agar semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi antara Tim Pembina Samsat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, sehingga manfaat perlindungan yang diberikan Jasa Raharja dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” tutur Ahmad Arkan Nugraha.
Melalui kegiatan ini, Tim Pembina Samsat Batulicin menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang mudah diakses, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.
