Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut aset pelaku investasi bodong dapat dirampas berdasarkan UU Perampasan Aset. Ketentuan ini mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, termasuk investasi, judi online, travel haji dan umrah, serta kripto.
Abdullah mengatakan hasil perampasan aset juga diatur untuk dikembalikan kepada korban penipuan dan penggelapan. Ia menilai aturan tersebut menjadi kemajuan hukum di tengah maraknya kasus investasi bodong.
UU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya resmi disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis (20/11/2026). Undang-undang tersebut disetujui setelah 18 tahun bergulir di parlemen.
