Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada pembukaan perdagangan Kamis pagi (28/5/2026), pascalibur Iduladha. Pelemahan mata uang Garuda dipicu meningkatnya tensi geopolitik global menyusul serangan baru militer AS terhadap sejumlah titik strategis di Iran selatan.
Mengutip data Bloomberg pada pukul 09.41 WIB, rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS. Posisi tersebut melemah 54 poin atau setara 0,30 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.801 per dolar AS.
Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance pada waktu yang sama, rupiah tercatat berada di level Rp17.785 per dolar AS atau turun sembilan poin setara 0,05 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya di posisi Rp17.776 per dolar AS.
Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi aksi militer terbaru AS terhadap lokasi peluncuran rudal dan kapal penebar ranjau milik Iran. Militer AS menyebut serangan tersebut dilakukan sebagai langkah pertahanan diri, meski gencatan senjata dengan Iran diklaim masih tetap berlaku.
Menurut Ibrahim, eskalasi konflik tersebut berpotensi menghambat proses negosiasi perdamaian antara AS dan Iran yang saat ini tengah berlangsung. Apalagi, Iran sebelumnya telah berulang kali memperingatkan AS agar tidak melancarkan serangan lanjutan.
“Setiap aksi militer baru berpotensi memperumit negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung antara AS dan Iran,” ujar Ibrahim.
Sebelumnya, AS dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan kerangka kerja guna mengakhiri konflik serta membuka kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump bahkan mengklaim Iran bersedia menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh pihak Teheran.
Ibrahim menambahkan, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap sektor industri nasional. Kenaikan biaya produksi dinilai menjadi ancaman serius, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor maupun pasar ekspor.
Selain itu, konflik geopolitik global turut mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri non subsidi yang memperbesar beban operasional perusahaan. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu gelombang efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja terdampak PHK mencapai 15.425 orang sepanjang Januari hingga April 2026. Sejumlah perusahaan bahkan mulai melakukan pengurangan operasional akibat tekanan biaya produksi yang terus meningkat.
“Tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah, namun konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga BBM industri non subsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan,” jelas Ibrahim.
