Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Misbakhun, pelemahan rupiah harus diantisipasi secara serius agar tidak memicu imported inflation yang berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan harga kebutuhan pokok.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Karena itu, tekanan eksternal tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berdampak langsung pada sektor riil dan konsumsi masyarakat.
Misbakhun mendorong Bank Indonesia untuk terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Menurutnya, langkah stabilisasi harus dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ujarnya.
Selain itu, dari sisi fiskal, Misbakhun juga menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar AS di dalam negeri di tengah tekanan global.
Ia juga meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan.
Menurut dia, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau memberikan insentif tertentu bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor agar biaya produksi tidak semakin meningkat akibat pelemahan rupiah.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi serta mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” tuturnya.
