Salatiga – Tim Samsat Salatiga melaksanakan sosialisasi program Samsat Jawa Tengah kepada masyarakat Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala UPPD, Kasi PKB, Kasi RPP, serta Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Salatiga.
Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama warga Kelurahan Sidorejo Lor, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai berbagai program dan layanan Samsat Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi mengenai diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen, program pembayaran pajak tanpa KTP pemilik kendaraan, pembebasan denda, serta Gebyar Hadiah Samsat.
Tim Samsat Salatiga juga memperkenalkan sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, antara lain Samsat Peduli dan layanan Pakde QRIS. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai kemudahan layanan serta mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan tersebut, Petugas Jasa Raharja Samsat Salatiga turut memberikan edukasi mengenai fungsi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan tugas pokok Jasa Raharja. Disampaikan bahwa SWDKLLJ merupakan sumber dana untuk penyelenggaraan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.
Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat SWDKLLJ serta peran Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan yang memenuhi ketentuan.
Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Tim Samsat Salatiga dan masyarakat. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terkait pelayanan Samsat, pembayaran pajak kendaraan, serta berbagai program yang sedang berlangsung.
Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja bersama Tim Samsat Salatiga berupaya memperluas penyebaran informasi mengenai program dan layanan Samsat, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan penyelenggaraan perlindungan dasar bagi masyarakat.
