Jember – Upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengglorifikasikan Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur melalui pemasangan spanduk informasi di Kantor Kelurahan Sempusari dan Kantor Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
Pemasangan media informasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan informasi program Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan program pembebasan pajak yang sedang berlangsung.
Keterlibatan aparatur kelurahan dan kecamatan dinilai penting karena kantor pemerintahan di tingkat kewilayahan merupakan salah satu titik yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Dengan adanya informasi program yang mudah dilihat dan diakses, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus mengetahui adanya kemudahan yang diberikan melalui Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur.
Selain mendorong kepatuhan masyarakat, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga memiliki keterkaitan dengan pendapatan pemerintah daerah. Dengan adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor, sebagian penerimaan dari PKB menjadi bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota. Penerimaan tersebut selanjutnya dapat mendukung kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya memberikan manfaat dari sisi administrasi kendaraan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Jasa Raharja Cabang Jember, Sayer, menyampaikan bahwa sinergi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya berhenti pada tingkat Samsat. “Sinergitas sampai tingkat kecamatan maupun kelurahan sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Pemerintah kelurahan dan kecamatan memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Pada akhirnya, kepatuhan pajak akan turut mendukung peningkatan pendapatan daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Jember,” ujar Sayer.
Sementara itu, Lurah Sempusari, Husein, menyampaikan dukungannya terhadap upaya penyebarluasan informasi Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Menurut Husein, pemasangan spanduk di lokasi pelayanan pemerintahan menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan maupun kecamatan.
“Kami sangat mendukung upaya memberikan informasi kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk di kantor kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, masyarakat yang datang dapat melihat langsung informasi mengenai program pembebasan pajak dan kemudian dapat menyampaikannya kembali kepada keluarga maupun lingkungan sekitarnya,” ungkap Husein.
Letak Kantor Kelurahan Sempusari dan Kantor Kecamatan Kaliwates yang berada di kawasan dengan aktivitas masyarakat cukup tinggi juga menjadi pertimbangan dalam pemasangan media informasi tersebut. Di sekitar wilayah tersebut terdapat berbagai pusat aktivitas dan pusat perbelanjaan, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang melihat dan memperoleh informasi mengenai Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur.
Melalui penyebarluasan informasi secara masif hingga tingkat kewilayahan, diharapkan masyarakat semakin mengetahui, memahami, dan memanfaatkan Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur. Pada akhirnya, meningkatnya kepatuhan masyarakat akan memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Jember.
Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, seluruh pihak diharapkan dapat terus bersama-sama membangun budaya sadar pajak, karena pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan bagi masyarakat.
