Banyuwangi terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui Program Banyuwangi Hijau yang telah menjangkau puluhan ribu rumah tangga di berbagai desa.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan program yang mulai diimplementasikan sejak 2023 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis masyarakat dan kawasan.
“Capaian tersebut menunjukkan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber serta penguatan sistem layanan persampahan terpadu di tingkat desa dan kawasan,” ujar Ipuk di Banyuwangi, Rabu.
Melalui Program Banyuwangi Hijau, pemerintah daerah mendirikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di sejumlah wilayah untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Hingga Mei 2026, program tersebut telah menjangkau 73 desa dengan cakupan layanan mencapai 23.410 rumah tangga atau sekitar 500.000 jiwa penduduk.
Salah satu fasilitas utama program tersebut yakni TPS3R Balak di Kecamatan Songgon yang telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah sejak awal operasional. Fasilitas itu didukung oleh 91 tenaga kerja dengan total pengelolaan sampah anorganik mencapai 652 ton dan sampah organik sebanyak 455 ton.
Ipuk mendorong seluruh desa terus mendukung program tersebut agar sampah rumah tangga tidak lagi dibakar maupun dibuang ke sungai, melainkan dipilah dan dikumpulkan untuk diolah melalui TPS3R.
“Terima kasih untuk dukungan warga atas program ini, dan ini akan mengurangi volume sampah di TPA sekaligus mengurangi sampah laut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Dwi Handayani menyebut keberhasilan Program Banyuwangi Hijau tidak terlepas dari dukungan desa-desa yang terlibat.
Sebanyak 73 desa telah menandatangani perjanjian kerja sama dan membentuk lembaga operator desa untuk mendukung layanan pengelolaan sampah.
Selain itu, desa-desa tersebut juga mengalokasikan dana desa khusus untuk pengelolaan persampahan dengan total anggaran mencapai Rp3,97 miliar selama periode 2023-2026.
Menurut Dwi, keberhasilan program juga ditopang perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan pelatihan yang telah diikuti lebih dari 46 ribu orang.
“Perubahan ini dilakukan melalui kegiatan edukasi yang telah diikuti 46.555 orang hingga berbagai kegiatan pelatihan fasilitator, edukator desa, pegiat perubahan perilaku dan kampanye komunitas,” ujarnya.
