Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan kebijakan efisiensi yang dilakukan di lingkungan DPR RI tidak akan mengganggu layanan kedewanan. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Indra menegaskan bahwa dukungan terhadap kinerja pimpinan dan anggota DPR tetap menjadi prioritas utama meskipun sejumlah kebijakan penghematan mulai diterapkan.
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Indra dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab di tengah dinamika ekonomi global.
Fokus penghematan BBM, listrik, dan perjalanan dinas
Indra menjelaskan terdapat tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketiganya meliputi penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di kompleks gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas.
Pada sektor energi, Setjen DPR mulai menerapkan pengaturan penggunaan listrik di kompleks parlemen. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik secara terjadwal sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Menurut Indra, selama ini konsumsi listrik tetap tinggi meskipun jumlah pegawai yang bekerja pada malam hari relatif sedikit. Hal tersebut berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan fasilitas lainnya yang harus tetap aktif.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun melalui kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Wacana WFH dan pembatasan jamuan rapat
Setjen DPR juga membuka kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada hari Jumat. Kebijakan ini dinilai dapat menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata Indra.
Di sisi lain, efisiensi juga diterapkan dalam kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.
Perjalanan dinas dilakukan secara selektif
Terkait perjalanan dinas, Indra menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dilakukan secara selektif. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, sementara kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap difasilitasi.
Ia mencontohkan kegiatan penting seperti pembahasan rancangan undang-undang (RUU) atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung tetap akan dilaksanakan secara tatap muka.
Namun kegiatan yang memungkinkan dilakukan secara daring akan didorong untuk dilaksanakan secara virtual.
Indra juga menekankan bahwa dinamika rapat DPR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak dapat dibatasi secara kaku, termasuk dalam hal waktu pelaksanaan.
“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.
Melalui langkah efisiensi tersebut, Setjen DPR berharap dapat berkontribusi menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memastikan kinerja lembaga legislatif tetap optimal dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
