Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan HAM di Tanah Air. Pasalnya, upaya pemajuan HAM tidak dapat berjalan efektif jika hanya ditopang oleh satu institusi pemerintah saja.
Sekretaris Jenderal KemenHAM, Novita Ilmaris, mengatakan bahwa pembangunan HAM merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara kolektif. Seluruh elemen seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga lembaga nasional HAM memiliki peran penting dalam proses tersebut.
“Sangat dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan lembaga nasional HAM,” ujar Novita di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Musrenbang HAM Jadi Forum Strategis
Novita menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM Nasional (Musrenbang HAM) dirancang sebagai wadah partisipasi bersama untuk merumuskan arah pembangunan HAM secara lebih terstruktur dan inklusif.
“Musrenbang HAM kami rancang sebagai forum perencanaan partisipatif yang terstruktur agar seluruh pihak terlibat langsung dalam merumuskan arah pembangunan HAM nasional,” ucapnya.
Menurut Novita, Musrenbang HAM juga menjadi instrumen untuk memastikan implementasi Peraturan Menteri HAM Nomor 14 Tahun 2025 dapat berjalan efektif di semua lini melalui dukungan dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan.
Tonggak Sejarah Baru bagi Indonesia
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang HAM Nasional merupakan sebuah babak baru dalam pembangunan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.
“Musrenbang HAM Nasional, tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia dalam membangun HAM secara terencana dan sistematis. HAM berada dalam imajinasi setiap orang, sekarang kita rumuskan dalam langkah-langkah perencanaan teknis dan strategis,” ujar Pigai.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat implementasi kebijakan HAM yang berdampak langsung pada masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dikutip dari RRI.co.id
