Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI atas keputusan mengevaluasi program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Evaluasi tersebut dinilai sebagai langkah tepat untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan peserta sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan penghentian program latsarmil dan penggantian dengan latihan pembekalan bela negara serta manajerial menunjukkan pemerintah bersikap responsif terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
Menurutnya, calon manajer koperasi lebih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam bidang manajemen, kepemimpinan, tata kelola organisasi, dan pengembangan usaha dibandingkan pelatihan dasar kemiliteran.
“Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kemhan yang melakukan evaluasi serta menghentikan program latsarmil dan menggantinya dengan pendidikan bela negara dan manajerial. Ini merupakan keputusan yang tepat dan responsif terhadap berbagai masukan serta evaluasi yang berkembang,” kata Oleh Soleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, ia menilai pendidikan bela negara tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, semangat pengabdian, dan rasa cinta tanah air. Namun, materi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar lebih relevan dengan tugas mereka sebagai pengelola koperasi.
“Pendidikan bela negara dan manajerial sangat dibutuhkan. Selain membangun karakter dan rasa cinta tanah air, program tersebut juga tidak memberatkan calon manajer kopdes sehingga mereka dapat fokus mempersiapkan diri menjalankan tugasnya di lapangan,” ujarnya.
Oleh Soleh juga mengingatkan agar evaluasi yang dilakukan Kemhan tidak berhenti pada perubahan nama program semata. Ia menilai substansi pelatihan, metode pembelajaran, hingga sistem pelaksanaan harus diperbaiki secara menyeluruh agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.
Menurutnya, pelatihan yang dirancang dengan baik akan memberikan bekal yang lebih sesuai bagi para calon manajer koperasi dalam mengelola usaha secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan secara resmi menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan sebagai calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa pendekatan kegiatan kini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan lagi latihan dasar kemiliteran.
Perubahan tersebut dilakukan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi sistem pembelajaran menyusul meninggalnya lima peserta selama pelaksanaan latsarmil. Sebagai bagian dari evaluasi, berbagai kegiatan fisik yang berkaitan dengan kemiliteran, termasuk latihan menembak, dihapus dari kurikulum pelatihan.
Sebagai gantinya, pelatihan akan difokuskan pada pembentukan disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama, wawasan kebangsaan, serta peningkatan kemampuan manajerial yang dibutuhkan peserta dalam mengelola koperasi secara profesional.
