Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara pandang fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.
Menurut Ronny, dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, Rabu, 13 Mei 2026.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari jumlah tersebut, Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen, sementara pinjaman tercatat Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Ronny menjelaskan bahwa struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt. Karena itu, menurutnya, penyebutan kenaikan utang akibat program MBG merupakan penyederhanaan yang tidak tepat secara akademik.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.
Ia juga menilai program MBG merupakan bentuk investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, pemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting bagi produktivitas ekonomi masa depan.
“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” katanya.
Selain berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, Ronny menyebut program MBG juga memiliki efek berganda terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.
“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” jelasnya.
Ronny menegaskan bahwa perdebatan publik seharusnya lebih difokuskan pada efektivitas dan pengawasan pelaksanaan program agar tepat sasaran dan efisien.
