MPR Minta Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi di Tengah Krisis Global

MPR Minta Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi di Tengah Krisis Global

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendorong penguatan energi dan ekonomi nasional menyusul eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Ibas menilai situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global serta memberikan tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” ujarnya.

Menurut dia, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.

Secara spesifik, Ibas menyoroti Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi vital dunia. Mengingat Iran berbatasan langsung dengan jalur sempit tersebut, eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi bahkan penutupan jalur pelayaran.

Selat Hormuz disebut sebagai urat nadi bagi 20 hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap hari, sekaligus jalur utama bagi gas alam cair (LNG) dari Qatar. Jika stabilitas di selat tersebut terganggu, dunia berpotensi menghadapi kejutan pasokan energi.

“Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat ritel. Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita,” ucap Ibas.

Selain minyak mentah, ia menyebut gangguan di jalur tersebut akan berdampak sistemis terhadap rantai pasok global. Lonjakan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker dinilai dapat meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan.

Kondisi tersebut berpotensi memicu efek berantai pada harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Ibas memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu tekanan pada APBN, inflasi sektor kebutuhan pokok, penurunan daya beli, hingga hambatan ekspor dan impor.

“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Menyikapi dinamika tersebut, Ibas menekankan Indonesia tidak boleh sekadar reaktif, tetapi perlu mengambil langkah strategis melalui penguatan ketahanan energi, stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat, serta diplomasi aktif dan konsisten.

Ia juga mengingatkan konstitusi mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan harus menjadi kompas moral diplomasi Indonesia.

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kita adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi,” ujarnya.

Ibas mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Ia meyakini stabilitas dalam negeri menjadi kunci utama dalam menghadapi guncangan eksternal.

“Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” ucap Ibas.

Dikutip dari antaranews.com