Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Provinsi Aceh tidak mengalami pemotongan. Kepastian tersebut diberikan mengingat Aceh merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor pada November 2025 lalu.
“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, enggak dipotong. Jadi dapat (tambahan) Rp1,6 triliun, Rp1,7 triliun kalau enggak salah,” ujar Purbaya di sela Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR, Sabtu (10/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menerima sambungan telepon dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta diskresi anggaran agar alokasi TKD Aceh tidak dipangkas.
Tak lama berselang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut hadir juga menerima sambungan telepon dari Presiden Prabowo. Sambungan tersebut kemudian langsung dihubungkan kepada Menkeu Purbaya.
Purbaya menegaskan kebijakan diskresi anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad yang memfasilitasi komunikasi dengan Presiden.
“Kalau saya kan enggak bisa telepon, beliau (Dasco) yang bisa telepon. Pak Ketua, saya nanya tadi ke presiden, bapak minta persetujuan atau memerintah? Hahaha, minta persetujuan, jadi ‘clear’,” kata Purbaya disambut tawa peserta rapat.
Selain memastikan tidak adanya pemotongan anggaran TKD, pemerintah juga telah menyalurkan dana signifikan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh. Hingga awal Januari 2026, Kementerian Keuangan telah mentransfer dana sebesar Rp1,279 triliun kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
“Kita sudah kirim di bulan Januari untuk Aceh saja Rp1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak, kalau mau,” ujar Purbaya.
Dikutip dari RRI.co.id
