Mataram – Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah NTB, Soleh melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Bappenda NTB dan perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam rangka membahas rencana pembukaan layanan e-payment Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada hari Jumat (27/02/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif tersebut difokuskan pada upaya menghadirkan kemudahan pembayaran PKB melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kepala Jasa Raharja NTB menyampaikan bahwa inovasi layanan digital merupakan kebutuhan masyarakat saat ini, seiring meningkatnya mobilitas dan tuntutan akan pelayanan yang cepat, aman, dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappenda NTB menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB. Dengan dukungan sistem e-payment, diharapkan proses pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Perwakilan BSI memaparkan kesiapan infrastruktur perbankan syariah dalam mendukung sistem pembayaran elektronik tersebut. BSI menawarkan berbagai kanal pembayaran digital, mulai dari mobile banking, virtual account, hingga QRIS, yang dapat diintegrasikan dengan sistem Samsat guna memberikan alternatif pembayaran yang lebih luas bagi masyarakat.
Kepala Jasa Raharja NTB juga menekankan bahwa implementasi e-payment PKB tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana. Sinergi antara Jasa Raharja, Bappenda, dan BSI diharapkan mampu menghadirkan ekosistem pelayanan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain membahas aspek teknis, rapat koordinasi ini turut menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi terkait tata cara penggunaan layanan e-payment akan menjadi kunci keberhasilan implementasi program, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas digital dengan optimal.
Melalui rapat koordinasi ini, ketiga pihak berkomitmen untuk segera menindaklanjuti pembahasan dengan penyusunan rencana aksi dan timeline implementasi. Kolaborasi strategis ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan layanan Samsat berbasis digital di NTB, sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.
