Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng 20 asosiasi pengembang perumahan guna memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2026. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat program pembiayaan perumahan nasional.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan sinergi dengan asosiasi pengembang memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menjamin ketersediaan rumah subsidi, tetapi juga dalam pengawasan kualitas pembangunan rumah bagi MBR.
“BP Tapera juga bersinergi dengan 20 asosiasi pengembang perumahan, yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pasokan rumah bagi MBR sekaligus sebagai mitra dalam memberikan pengawasan kepada anggotanya dalam membangun rumah yang berkualitas,” ujar Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut diwakili oleh tujuh asosiasi pengembang dengan kontribusi pembangunan rumah tertinggi. Ketujuh asosiasi itu meliputi Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Pengembang Indonesia (PI), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).
Ruang lingkup perjanjian mencakup pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, serta pembinaan dan pengendalian rumah agar siap huni dan memenuhi standar kualitas.
Berdasarkan data penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 2025, REI tercatat sebagai asosiasi dengan kontribusi pembangunan rumah subsidi tertinggi, yakni sebanyak 112.557 unit. Posisi berikutnya ditempati APERSI dengan 80.048 unit, HIMPERRA 36.540 unit, APERNAS 9.235 unit, ASPRUMNAS 8.789 unit, PI 8.198 unit, dan Appernas Jaya sebanyak 4.905 unit.
“Hingga tahun 2025, penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan tersebut terus berlanjut dengan tetap menjaga kualitas rumah yang layak huni di tahun mendatang,” kata Heru.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa rumah subsidi harus tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan pembiayaan perumahan melalui program Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola dan disalurkan oleh BP Tapera.
Dikutip dari antaranews.com
