Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti hanya pada penerimaan sertifikat. Menurutnya, lulusan BLK harus memiliki kejelasan arah pascapelatihan, yakni bekerja melalui jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari setiap program pelatihan vokasi adalah memastikan peserta benar-benar terserap di dunia kerja atau mampu menciptakan usaha mandiri.
“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat berwirausaha,” ujar Yassierli.
Fokus pada hasil nyata pelatihan vokasi
Menaker menilai ukuran keberhasilan balai pelatihan saat ini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan administrasi. Tolok ukur utama adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Oleh karena itu, Yassierli meminta agar setiap program pelatihan vokasi didukung oleh data yang akurat dan dapat ditelusuri. Data tersebut mencakup identitas peserta hingga status pascapelatihan, apakah lulusan BPVP atau BLK telah bekerja, berwirausaha, atau masih membutuhkan pendampingan lanjutan.
Menurutnya, pendekatan berbasis data sangat penting agar program pemerintah tepat sasaran, mudah dievaluasi, serta mampu menunjukkan hasil konkret di lapangan.
Transformasi balai pelatihan Kemnaker
Yassierli juga menyoroti keterbatasan kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar satu persen dari total pengangguran nasional. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan transformasi balai pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Transformasi tersebut mencakup penguatan peran balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, serta pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.
“Tujuan utamanya adalah membangun kembali marwah dan kebanggaan Kementerian Ketenagakerjaan melalui kinerja yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Yassierli.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Latihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk menyinkronkan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur agar seluruh program berjalan selaras dan mudah dimonitor,” ujar Darmawansyah.
Dikutip dari antaranews.com
