Purbalingga – Jasa Raharja Purbalingga bersama Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Purbalingga memperkuat koordinasi pelayanan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan koordinasi dan konsolidasi di RS Siaga Medika Purbalingga, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman antara Jasa Raharja, kepolisian, dan pihak rumah sakit terkait mekanisme pelayanan santunan, khususnya prosedur penerbitan Surat Jaminan (Guarantee Letter) bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa penerbitan Surat Jaminan Jasa Raharja kepada rumah sakit harus didasarkan pada adanya Laporan Polisi dari kepolisian. Dengan demikian, pelaporan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian menjadi tahapan penting agar proses penjaminan biaya perawatan korban dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas prosedur penjaminan, koordinasi juga mencakup optimalisasi pemanfaatan aplikasi JR Care sebagai sarana pendukung pelayanan dan koordinasi penanganan korban kecelakaan. Pemanfaatan aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi serta pemantauan pelayanan korban secara lebih cepat dan terintegrasi.
Pembahasan lainnya meliputi penyamaan pemahaman mengenai mekanisme dan ketentuan penerbitan Laporan Polisi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini penting agar pihak rumah sakit dapat memberikan informasi dan arahan yang tepat kepada pasien maupun keluarga korban untuk segera melaporkan kejadian kecelakaan kepada kepolisian.
Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja Purbalingga berharap sinergi bersama Unit Gakkum Satlantas Polres Purbalingga dan RS Siaga Medika semakin kuat. Kesamaan pemahaman dan koordinasi yang berkesinambungan diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pelayanan serta penjaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang berhak sesuai ketentuan.
Jasa Raharja terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan koordinasi dengan kepolisian dan fasilitas kesehatan, diharapkan korban kecelakaan lalu lintas yang berhak memperoleh perlindungan dapat terlayani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
