Kendari – Guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak aktif mendampingi Tim Pembina Samsat dalam menggelar Operasi Gabungan Kepatuhan Kendaraan Bermotor secara serentak di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
Kegiatan razia penertiban dan edukasi kepatuhan ini berlangsung selama empat hari berturut-turut, terhitung mulai Senin (09/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026).
Penertiban lapangan menyasar titik-titik jalan protokol dan jalur mobilitas tinggi di wilayah hukum beberapa Samsat daerah, antara lain:
- Samsat Kendari
- Samsat Buton Tengah (Buteng)
- Samsat Konawe Kepulauan (Konkep)
- Samsat Kolaka
Operasi gabungan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra melalui UPTB Samsat setempat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/Polresta setempat, Dinas Perhubungan, serta Jasa Raharja Kanwil Sultra.
Dalam pelaksanaan sweeping di lapangan, petugas melakukan pemeriksaan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelunasan PKB, serta kepatuhan pembayaran SWDKLLJ. Bagi pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya, Tim Pembina Samsat juga menyediakan fasilitas pembayaran di tempat melalui armada Samsat Keliling (Samkel) maupun gerai pembayaran digital.
Ditemui secara terpisah, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Nur Akbar, menegaskan bahwa kehadiran Jasa Raharja dalam operasi gabungan ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum dan keselamatan berkendara.
“Keikutsertaan Jasa Raharja Sultra dalam operasi gabungan di Kendari, Buton Tengah, Konawe Kepulauan, hingga Kolaka ini bukan sekadar upaya penertiban administrasi, melainkan langkah edukasi pentingnya partisipasi masyarakat melalui SWDKLLJ. Dana gotong royong SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pilar utama dalam memberikan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas,” ujar Nur Akbar.
Sebagai bentuk kemudahan dan stimulus bagi pengendara, pihak UPTB Samsat turut memberikan sosialisasi terkait Pergub No. 6 Tahun 2026 dimana nilai kendaraan bermotor yang dibuat sebelum 2025 mengalami penyusutan 5% setiap tahun hingga maksimal 5 tahun, sehingga nilai Pajak Kendaraan dapat turun hingga 23% setelah lima tahun demi mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Melalui kegiatan operasi gabungan yang intensif ini, diharapkan angka penunggakan pajak kendaraan di wilayah Sulawesi Tenggara dapat menekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan angka keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di Bumi Anoa.
