Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan pemerintahan daerah di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Sukabumi yang dinilai memberikan ruang transparansi bagi jajaran kepala dinas untuk memaparkan kondisi riil dan arah pembangunan kota.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Selasa (2/12/2025) tersebut diterima langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta jajaran perangkat daerah di Balai Kota Sukabumi. Melalui kegiatan ini, Komisi II DPR RI ingin memperoleh masukan terkait transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Kepala dinas dan badan memaparkan capaian program masing-masing, termasuk inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan. Aria Bima menyebut Pemerintah Kota Sukabumi mampu memberikan gambaran kinerja yang jelas serta arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan saat ini.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Layanan Publik
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR adalah upaya Pemkot Sukabumi dalam merespons kebijakan efisiensi dana transfer pusat. Menurut Aria Bima, Pemerintah Kota Sukabumi justru mampu menghadirkan terobosan layanan publik seperti pemberdayaan UMKM berbasis dana wakaf yang digulirkan sebagai modal tanpa bunga.
Hal tersebut dinilai sebagai bentuk manajerial yang inovatif dari seorang pemimpin daerah, bukan sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan.
Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik
Komisi II DPR RI juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pelayanan publik. Aria Bima menilai digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan masyarakat.
Selain itu, kunjungan tersebut turut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi terkait rencana penggabungan sejumlah wilayah ke dalam administrasi Kota Sukabumi. Komisi II berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pejabat dari Kemendagri, Kementerian PANRB, serta Kementerian ATR/BPN yang turut mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Dikutip dari antaranews.com
