Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mengingatkan pemerintah agar kebijakan standardisasi industri tidak meminggirkan petani kecil dalam rantai pasok komoditas pertanian.
Menurut Chusnunia, penerapan standar mutu dan keberlanjutan cenderung lebih mudah dipenuhi perusahaan pertanian berskala besar. Sementara itu, masih banyak petani kecil yang terbatas dalam akses terhadap pelatihan, informasi pasar, serta teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar tersebut.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sustainability standards paradox, yakni ketika pelaku usaha besar lebih mudah memenuhi persyaratan karena memiliki modal, tenaga ahli, dan infrastruktur yang lebih memadai. Tanpa pendampingan dan dukungan, standardisasi justru berpotensi menjadi hambatan bagi petani kecil.
Chusnunia meminta pemerintah memastikan industrialisasi sektor pertanian tidak membebani petani dengan biaya sertifikasi maupun persyaratan yang sulit dipenuhi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat koperasi atau kelompok tani untuk berbagi biaya sertifikasi sekaligus meningkatkan daya tawar petani.
Selain itu, pemerintah dan pelaku industri didorong menyusun standar yang adaptif terhadap kapasitas petani lokal serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya. Kebijakan tersebut dinilai penting agar komoditas unggulan Indonesia tetap memberikan manfaat ekonomi bagi petani kecil sebagai bagian penting dalam rantai pasok.
