Bahlil Beri Penjelasan Terkait Isu Keterlibatan TNI dalam Penjagaan Kilang Minyak

Bahlil Beri Penjelasan Terkait Isu Keterlibatan TNI dalam Penjagaan Kilang Minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi wacana penugasan prajurit TNI untuk menjaga kilang-kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan rencana tersebut dan menilai langkah itu penting untuk mencegah potensi sabotase terhadap objek vital negara.

“Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11).

Menurut Bahlil, seluruh institusi negara perlu berkolaborasi dalam mengamankan aset strategis, terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” tambahnya.

Wacana Disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Wacana penempatan prajurit TNI untuk menjaga fasilitas Pertamina sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menjelaskan bahwa pengamanan instalasi strategis merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang TNI.

“Tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki Pertamina, ini juga bagian dari OMSP… Kita akan laksanakan mulai Desember dengan menugaskan pasukan dari TNI Angkatan Darat,” kata Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (24/11).

BAIS TNI Akan Ikut Mengawasi

Selain TNI Angkatan Darat, pengamanan fasilitas Pertamina juga akan melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Pengawasan ini dilakukan untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

“BAIS akan memantau untuk mengetahui hal-hal yang mungkin menjadi ancaman potensial sehingga bisa diantisipasi secara fisik,” jelas Sjafrie.

Kolaborasi untuk Keamanan Energi Nasional

Penugasan TNI menjaga objek vital nasional, termasuk kilang minyak Pertamina, dinilai sebagai upaya memperkuat keamanan energi nasional, terutama di tengah meningkatnya risiko ancaman terhadap infrastruktur strategis. Pemerintah memastikan koordinasi lintas lembaga akan terus ditingkatkan demi menjaga kelancaran pasokan energi di seluruh wilayah.

Dikutip dari cnnindonesia.com