Balikpapan – Tim Pembina Samsat Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada perusahaan sektor perkebunan dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Kabupaten Paser, Rabu (10/6). Kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pembina Samsat melakukan kunjungan dan pendataan terhadap kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan sektor perkebunan dan MBLB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur telah memenuhi kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta melaksanakan pembayaran PKB dan SWDKLLJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Kakanwil PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur, Gentur A. Waseso, ST.,MM.,MBA. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang sangat positif antara para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, optimalisasi potensi PKB tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi kendaraan bermotor serta memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui kepatuhan pembayaran SWDKLLJ. Selain itu, data kendaraan yang valid dan akurat menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Melalui kegiatan ini, Tim Pembina Samsat juga memberikan sosialisasi kepada pihak perusahaan terkait kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, manfaat pembayaran SWDKLLJ, serta pentingnya penggunaan kendaraan yang telah terdaftar sesuai domisili operasionalnya. Diharapkan perusahaan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Tim Pembina Samsat Kabupaten Paser mengajak seluruh perusahaan maupun masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk senantiasa melakukan registrasi ulang kendaraan tepat waktu, membayar PKB dan SWDKLLJ sesuai ketentuan yang berlaku, serta memastikan kendaraan yang dioperasikan telah memiliki dokumen yang sah. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut tidak hanya mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan PAD, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan keselamatan dan perlindungan bagi pengguna jalan di Kalimantan Timur.
