Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas pemerintah di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut Puan, dalam situasi global yang penuh tekanan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang disiplin, kesinambungan pembangunan nasional, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan penyesuaian prioritas pembangunan agar masyarakat tetap dapat menikmati hasil pembangunan nasional.
Puan menilai Indonesia saat ini masih menghadapi tekanan besar akibat konflik di Timur Tengah, terutama di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia.
Menurut dia, ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya berdampak secara regional, tetapi juga mulai memengaruhi perekonomian nasional.
Ia menyebut sejumlah dampak yang mulai dirasakan antara lain tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta gangguan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global.
Selain itu, kenaikan harga barang yang memiliki komponen impor juga mulai dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
Puan menilai kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan beban operasional pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM.
Karena itu, DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, mengantisipasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
