Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantarkan Indonesia menuju ketahanan energi yang lebih kuat.
Menurut Abdul, penggunaan kewenangan Presiden dinilai tepat dan terarah, terutama dalam penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi melalui Keputusan Presiden pada awal Januari 2025.
Ia menjelaskan, satgas tersebut memiliki mandat strategis untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam, termasuk sektor energi dan mineral, sekaligus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian agar lebih terintegrasi.
“Dalam struktur ini, Menteri ESDM memiliki posisi kunci sebagai ketua Satgas sehingga kebijakan tidak terfragmentasi,” ujar Abdul di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Presiden juga memperkuat peran Menteri ESDM dalam arsitektur ketahanan energi nasional melalui Dewan Energi Nasional (DEN), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam struktur tersebut, Menteri ESDM juga menjabat sebagai Ketua Harian DEN.
“Dengan desain kelembagaan yang terintegrasi tersebut, sektor energi Indonesia kini lebih adaptif dalam merespons dinamika global,” kata Abdul.
Lebih lanjut, ia menyebut keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan energi tercermin dalam laporan JPMorgan Asset & Wealth Management berjudul Pandora’s Box: The Global Energy Shock of 2026. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam ketahanan menghadapi guncangan harga energi global, dengan tingkat perlindungan energi sekitar 77 persen.
Capaian tersebut ditopang oleh kekuatan sumber daya domestik seperti batu bara dan gas, serta kemampuan menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
Abdul menilai keberhasilan ini merupakan hasil dari desain kebijakan yang matang, pendekatan teknokratis, serta eksekusi yang konsisten di sektor energi.
“Capaian ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil mampu menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama dalam menjaga ketersediaan energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya langkah Kementerian ESDM dalam memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi.
