Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kepada pemerintah maupun pihak lain harus mengedepankan etika, serta dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat merespons fenomena meningkatnya penyampaian kritik yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian. Ia menilai, baik pihak yang menyampaikan kritik maupun yang menerima kritik harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi.
Menurut Puan, penyampai kritik harus menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik dan membangun. Di sisi lain, pihak yang menerima kritik juga harus bersikap terbuka dan siap melakukan evaluasi jika kritik tersebut disampaikan secara konstruktif.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” ujar Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia meyakini bahwa kritik yang disampaikan dengan cara yang baik akan lebih mudah diterima dan dapat mendorong perbaikan. Oleh karena itu, budaya saling menghargai dan menghormati harus terus dijaga dalam kehidupan berdemokrasi.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga menilai bahwa pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari terkait kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan.
Pigai menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Ia menilai, kritik seharusnya ditanggapi dengan data dan fakta, bukan dengan langkah hukum.
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebijakan publik.
Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengedepankan dialog yang sehat serta menghindari respons berlebihan terhadap kritik yang disampaikan secara terbuka.
