Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di Kantor Staf Presiden (KSP) guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Muhammad Qodari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Andreas menekankan bahwa penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknis yang memadai menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan presiden.
Menurutnya, persoalan teknokrasi harus menjadi perhatian serius agar program strategis tidak terhambat oleh kurangnya kompetensi di tingkat pelaksana. Ia mendorong agar KSP dapat mengusulkan tenaga teknokrat yang benar-benar memahami bidangnya kepada Prabowo Subianto.
Andreas mengingatkan bahwa kebijakan strategis tidak boleh diisi oleh pihak yang tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai. Hal tersebut berpotensi menghambat implementasi program di lapangan dan mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan polemik terkait pengembangan energi panas bumi atau geotermal di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores. Menurutnya, perdebatan yang terjadi sering kali tidak produktif karena minimnya pemahaman teknis di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan.
“Banyak pihak yang berbicara soal geotermal tanpa memahami secara teknis, sehingga muncul pro dan kontra yang tidak konstruktif,” ujarnya.
Andreas menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran teknokrat dalam memberikan pemahaman berbasis data dan keahlian, terutama dalam kebijakan strategis seperti pengembangan energi nasional.
Untuk itu, ia mendorong KSP sebagai “mata dan telinga presiden” agar lebih aktif menjembatani berbagai persoalan kebijakan, sekaligus memastikan komunikasi publik yang akurat dan berbasis keahlian.
Dengan penguatan teknokrasi di KSP, diharapkan berbagai hambatan (bottleneck) dalam implementasi program pemerintah dapat diatasi, sehingga kebijakan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Dikutip dari antaranews.com
