Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Bus Rapid Transit (BRT) agar pembangunan transportasi massal tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proyek BRT yang berada di jalur utama Kota Bandung sebelumnya sempat dihentikan sementara oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, karena dinilai memiliki sejumlah catatan terkait kualitas pengerjaan serta potensi membahayakan pengguna jalan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem, Uung Tanuwidjaja, menegaskan bahwa proyek BRT merupakan bagian dari program strategis nasional sehingga harus dikerjakan dengan standar tinggi dan pengawasan ketat.
Ia menekankan bahwa kualitas hasil pembangunan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan. Menurutnya, tidak boleh ada proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan hasil di bawah standar.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Perhubungan untuk segera duduk bersama membahas berbagai persoalan teknis di lapangan, termasuk evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Selain aspek pembangunan fisik, DPRD menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat BRT sebagai sistem transportasi massal modern. Menurut Uung, hingga saat ini masih banyak warga yang belum memahami tujuan dari proyek tersebut.
Ia juga mengingatkan potensi dampak lalu lintas, khususnya di ruas Jalan Sudirman yang menjadi jalur BRT. Kondisi jalan yang relatif sempit serta adanya penataan trotoar dikhawatirkan dapat memicu kemacetan.
Selain itu, aktivitas pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu operasional BRT yang direncanakan berjalan sejak pagi hari.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan melanjutkan proyek secara terburu-buru tanpa adanya perbaikan menyeluruh. Ia memastikan evaluasi dilakukan agar pembangunan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
Farhan juga menyatakan bahwa Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan perencanaan, termasuk aspek teknis, rekayasa lalu lintas, serta dampak sosial di lapangan.
Menurutnya, pembangunan transportasi massal yang modern dan terintegrasi tetap menjadi prioritas, namun harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Dikutip dari metrotvnews.com
